Gerakan Kabinet Bayangan adalah cara publik merawat oposisiAmalinda Savirani, Universitas Gadjah Mada
Apa program MBG layak dapat Nobel Perdamaian? Belajar dari World Food ProgrammeIskandar Azmy Harahap, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Bukan sekadar sensor: Apa arti dipotongnya pidato Prabowo soal nuklir Iran?Dr. Aniello Iannone, Universitas Diponegoro
Labelisasi ‘londo ireng’ adalah bentuk represi negara terhadap persSenja Yustitia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dari Orde Baru hingga kini: Mutasi ASN masih jadi alat kontrol kekuasaan dan hukumanKanti Pertiwi, Universitas Indonesia dan Nabiyla Risfa Izzati, Universitas Gadjah Mada
Pemangkasan anggaran Perpusnas: Selain ruang literasi, demokrasi juga dikorbankanFebby R. Widjayanto, Universitas Airlangga
Kasus Taufik Hidayat: Menguak lahirnya ‘monster’ akibat moral publik yang rusakRino Putama, The Conversation
B50 bisa mengulang krisis minyak goreng 2022 dan perempuanlah yang paling dirugikanHariati Sinaga, Universitas Indonesia
Tes jenis kelamin atlet untuk melarang transgender justru berisiko menggagalkan perempuan interseks ikut olimpiadeAri Berkowitz, University of Oklahoma
Bukan salah agama: Korupsi berulang di Kementerian Agama adalah akibat lemahnya tata kelola institusiRudi Syaf Putra, Universiti Malaysia Terengganu
Drama Polri vs Kejaksaan: Konflik ego lembaga dan krisis etika kenegaraanFebby R. Widjayanto, Universitas Airlangga
Dari ‘komunis’ hingga ‘antek asing’: Mengapa pemerintah kerap memberikan label negatif ke pengkritiknya?Andhik Beni Saputra, Universitas Andalas dan Zulfadli, Universitas Andalas
Kontroversi Artjog 2026: Saat oligarki masuk ruang seni, apa kabar independensi budaya?M.Febriyanto Firman Wijaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Di balik akun bodong, ada ancaman doksing yang melemahkan demokrasiM. Yusuf Samad, Universitas Hasanuddin
Diplomasi mendadak Prabowo jadi mediator AS - Iran: Langkah berani atau cari panggung?Muhammad Iqbal Yunazwardi, Universitas Sriwijaya dan Sabda Ningsih, Universitas Sriwijaya
Di balik penangkapan Maduro: AS ingin lebih bebas, tapi dunia yang menanggung risikonyaAtin Prabandari, Universitas Gadjah Mada dan Arief Bakhtiar Darmawan, Universitas Jenderal Soedirman
Mempertanyakan komitmen Prabowo terhadap Palestina: Dua kaki kebijakan luar negeri IndonesiaAzifah Astrina, University of Illinois Urbana-Champaign
Gagal mendamaikan: ASEAN memang dirancang bukan untuk menyelesaikan konflik regionalDr. Aniello Iannone, Universitas Diponegoro
Pengungsi internal di Papua hadapi kerentanan berlapis - 3 langkah mengoptimalkan perlindungan sosial bagi merekaSylvia Andriyani Kusumandari, SMERU Research Institute dan Asep Kurniawan, SMERU Research Institute
Salah langkah pemerintah urus Papua: pendekatan keadilan sosial bisa jadi solusiAlfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Universitas Gadjah Mada ; Daud Arie Ristiyono, Universitas Gadjah Mada , dan Reza Fajar Raynaldi, Universitas Gadjah Mada
Riset: kelompok separatisme dominasi aksi kekerasan di Papua sejak 2010, pemerintah perlu introspeksi diriAlfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Universitas Gadjah Mada
Puluhan tahun menjadi bagian dari Indonesia, mengapa tranformasi digital dan kesejahteraan di Papua masih jauh tertinggal?Ibnu Nugroho, Universitas Gadjah Mada
Akun Cabinet Couture: Mengapa busana pejabat menjadi persoalan politik?Zainal Abidin, Universitas Padjadjaran
Sibuk kejar medali, akses warganya terabaikan: Potret kurangnya fasilitas olahraga di IndonesiaRizky Sugianto Putri, Universitas Airlangga dan Agie Nugroho Soegiono, Universitas Airlangga
Rencana bansos tunai Rp5,4 juta per orang, mampukah AI menyasar kelompok yang tepat?Jonathan Farez Satyadharma, SMERU Research Institute
Cuma ‘nyuci-ngepel’: Bagaimana bias gender melanggengkan eksploitasi PRT di IndonesiaNabiyla Risfa Izzati, Universitas Gadjah Mada
